Example floating
Example floating
Example 728x250
DAERAHNEWS

40 Pin Emas DPRD Tembus Rp1,24 Miliar

353
×

40 Pin Emas DPRD Tembus Rp1,24 Miliar

Share this article
Example 728x250

PARIGI MOUTONG | INDIGO – Sekretariat DPRD Kabupaten Parigi Moutong mengalokasikan fulus anggaran sebesar Rp1,24 miliar untuk pengadaan atribut dewan berupa pin berbahan emas 23 karat. Dengan jumlah 40 anggota dewan, pengadaan ini memicu sorotan publik terkait kewajaran harga dan skala prioritas belanja daerah.

Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan kode paket 68371182 Tahun Anggaran 2026, paket tersebut dinamai sederhana: Belanja Pengadaan PIN DPRD.

Example 300x600

Namun, jika dirinci secara matematis, nilainya terbilang cukup fantastis untuk sebuah atribut kelembagaan.

Dengan alokasi tersebut, setiap anggota DPRD diperkirakan akan mengenakan pin emas senilai lebih dari Rp31 juta di dada mereka.

Dari sisi perencanaan, metode pemilihan penyedia dijadwalkan menggunakan E-Purchasing atau pembelian melalui katalog elektronik.

Proses pemilihan penyedia direncanakan berlangsung pada Oktober 2026, dengan masa pelaksanaan kontrak hingga Desember 2026.

Transparansi dan Kewajaran Harga Diuji

Hingga kini, data RUP tersebut belum mengungkap nama penyedia, harga satuan resmi secara mendetail, maupun rincian komponen biaya.

Namun, bagaimana perhitungan hingga satu pin bisa menghabiskan anggaran rata-rata di angka Rp31,16 juta?.

Secara komponen, harga emas 23 karat bukan satu-satunya penentu nilai jual.

Angka tersebut kemungkinan besar sudah mencakup ongkos produksi, desain khusus, grafir, kemasan, pajak, hingga komponen biaya lainnya.

Kendati demikian, seluruh biaya tambahan ini wajib memiliki dasar perhitungan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Penggunaan metode E-Purchasing pun bukan jaminan otomatis bahwa harga barang sudah berada di titik paling ekonomis.

Aspek perbandingan harga, kesesuaian spesifikasi, dan kewajaran penawaran tetap menjadi hal krusial untuk diperiksa, mengingat sumber pembiayaannya murni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Publik berhak mengetahui dasar penganggaran ini.

Sekretariat DPRD Parigi Moutong perlu menjelaskan secara terbuka alasan di balik pemilihan spesifikasi emas 23 karat, dasar penetapan berat 8 gram per pin, serta rincian menghasilkan pagu hingga Rp1,24 miliar.

Menakar Prioritas Belanja Daerah

Meski pengadaan pin emas hanya merupakan sebagian kecil dari total keseluruhan belanja Sekretariat DPRD, nilai Rp1,24 miliar tetap layak mendapat perhatian serius.

Dalam tata kelola keuangan daerah, setiap rupiah uang rakyat memiliki konsekuensi langsung terhadap pilihan alokasi belanja lainnya.

Dana dialokasikan untuk satu pos tentu tidak dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak lainnya.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa belanja atribut kelembagaan tidak sampai mengurangi ruang pembiayaan program bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat.

Pengadaan barang untuk menunjang aktivitas lembaga memang dimungkinkan, asalkan memiliki dasar urgensi dan perencanaan yang terukur.

Kewajaran sebuah belanja daerah tidak cukup diukur dari legalitas boleh atau tidaknya suatu barang dibeli.

Lebih dari itu, harus dilihat pula apakah spesifikasinya proporsional, harganya masuk akal, serta manfaatnya benar-benar sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Mengingat pin bukanlah infrastruktur pelayanan publik—melainkan lebih kepada identitas kelembagaan—argumentasi mengenai urgensi dan standarisasi kebutuhan menjadi mutlak untuk dijelaskan.

Meski sebelumnya mendapat kritik dan desakan pembatalan dari kalangan mahasiswa dan pemuda, pengadaan menggunakan anggaran daerah tersebut tetap berlanjut.

Desakan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa pengadaan pin belum menjadi kebutuhan mendesak, sementara masih banyak persoalan masyarakat membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran pemerintah daerah.

Polemik pengadaan pin emas bukan sekadar perdebatan mahal atau murahnya sebuah atribut.

Ini menyangkut bagaimana pemerintah daerah menetapkan skala prioritas, menyusun kebutuhan secara bijak, dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang publik.

Sebuah pin memang bisa menjadi simbol kehormatan anggota dewan, tetapi kehormatan sejati seorang pejabat publik tidak diukur dari seberapa mahal emas menempel di dada.

Melainkan seberapa besar tanggung jawab dalam mengawasi anggaran dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. *IND

 

 

 

Example 120x600
Example 728x250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *