Example floating
Example floating
Example 728x250
NEWSUMUM

Menggeser Impor BBM dari Pertamina ke Lemigas

165
×

Menggeser Impor BBM dari Pertamina ke Lemigas

Share this article
Example 728x250

KASUS dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada 2025 dengan melibatkan pengusaha Riza Chalid beserta sejumlah mantan petinggi PT Pertamina menjadi titik balik bagi sektor energi nasional. Penyidikan oleh Kejaksaan Agung tersebut membuka celah kerawanan dalam rantai pengadaan serta perdagangan migas Indonesia.

Sejak perkara itu mencuat, pemerintah tercatat telah tiga kali merombak aturan impor bahan bakar minyak (BBM), hingga akhirnya menerbitkan kebijakan radikal dengan memindahkan kendali pengadaan dari tangan Pertamina ke Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas.

Example 300x600

Perubahan arah kebijakan ini menandai pergeseran besar dalam arsitektur bisnis energi tanah air. Jika pada September 2025 pemerintah sempat memperkuat dominasi Pertamina dengan mewajibkan badan usaha swasta mengimpor base fuel lewat BUMN tersebut guna mengatasi kekosongan stok SPBU swasta, situasi berbalik pada penghujung 2026.

Setelah sempat merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 pada April sebagai kerangka ketahanan energi nasional, pemerintah kembali mengeluarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2026 pada Oktober 2026. Regulasi terbaru ini secara tegas memangkas kewenangan pengadaan impor Pertamina.

Skema komersial antarperusahaan atau business-to-business (B2B) resmi digantikan mekanisme antarnegara (government-to-government/G2G) serta government-to-business (G2B) melalui BLU Lemigas.

Pertamina selanjutnya berperan sebagai pembeli komoditas hasil pengadaan lembaga teknis tersebut, meski tetap mengantongi ruang impor langsung dalam kondisi tertentu.

Tekanan Geopolitik dan Krisis Stok Domestik

Perombakan regulasi secara beruntun bukan lahir di ruang hampa. Pemerintah dihadapkan pada ancaman ganda: disrupsi rantai pasok global serta lonjakan konsumsi subsidi di dalam negeri.

Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah menyebabkan Indonesia kehilangan sekitar 25 persen sumber pasokan minyak impornya.

Situasi ini memaksa pemerintah berburu pemasok alternatif di tengah ketatnya persaingan pasar energi dunia, dengan konsekuensi harga pembelian lebih mahal.

Di dalam negeri, ketahanan stok energi berada di bawah ambang ideal. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan cadangan Pertalite secara nasional menyusut ke kisaran 16 hingga 18 hari, turun dari batas aman standar 20 hari.

Penyusutan ini dipicu proses pencampuran BBM di kilang serta migrasi besar-besaran konsumen BBM nonsubsidi ke jenis subsidi akibat melebarnya disparitas harga pascakenaikan harga BBM nonsubsidi pada Juni 2026.

Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengonfirmasi lonjakan tajam tersebut.

Kepala Komite BPH Migas Wahyudi Anas mencatat rata-rata penyaluran harian Pertalite melesat 9,19 persen dari kondisi normal 75.795 kiloliter (kl) menjadi 82.760 kl pada Juni 2026. Angka itu kembali menanjak ke level 85.589 kl pada awal Juli 2026.

“Kenaikan (kembali terjadi) pada 1–31 Juli 2026. Rerata konsumsi Pertalite naik 12,92 persen dari selisih konsumsi (normal),” papar Wahyudi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8/2026).

Melihat tekanan tersebut, Bahlil menilai mekanisme tender B2B oleh Pertamina selama ini terlalu lamban dan kerap kalah bersaing di pasar spot internasional.

“Selama ini Pertamina melakukan tender lama sekali, bahkan sudah menang, sudah deal, ada negara lain membelinya lebih mahal, dikasih ke (negara) lebih mahal. Nah, ini pemerintah belajar,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).

Lewat skema G2G di bawah kendali Lemigas, pemerintah mengincar fleksibilitas diplomasi guna mengakses pasokan dari negara-negara berisiko geopolitik atau terkena sanksi internasional.

Menguji Kapasitas Lemigas dan Kesiapan Regulasi

Penunjukan BLU Lemigas—secara struktur merupakan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi di bawah Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM—memunculkan tanda tanya besar mengenai kesiapan kelembagaan.

Selama ini, entitas berbasis di Jakarta Selatan ini sama sekali tidak bersentuhan dengan aktivitas niaga maupun pengadaan impor migas.

Tugas utama Lemigas adalah pusat penelitian, rekayasa teknologi, survei eksplorasi, serta pengujian mutu dan sertifikasi produk hilir agar sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Transisi dari laboratorium pengujian menjadi eksekutor impor bernilai triliunan rupiah tentu membutuhkan fondasi teknis dan hukum memadai.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengakui implementasi impor lewat Lemigas tidak bisa berjalan instan.

Pemerintah masih menyusun Peraturan Menteri (Permen) sebagai aturan turunan Perpres Nomor 107 Tahun 2026 sekaligus menyiapkan infrastruktur pendukung.

“Jadi setelah Perpres kan harus ada Permen untuk merinci secara detail tahapannya seperti apa, mekanismenya seperti apa,” terang Laode, Senin (2/11/2026).

Di sisi lain, Pertamina menyatakan tunduk terhadap mandat baru tersebut. VP Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Baron memastikan perseroan tetap fokus menjalankan fungsi vital pengolahan minyak mentah di kilang serta pendistribusian BBM dan LPG ke masyarakat sambil berkoordinasi intensif selama masa transisi.

Risiko Inefisiensi, Beban Fiskal, dan Tumpang Tindih Regulator

Langkah pemerintah memindahkan keran impor ke lembaga teknis menuai catatan kritis dari kalangan ekonom dan pengamat energi.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak mengingatkan bahwa skema G2G maupun G2B—seperti diterapkan di Kenya dan Nigeria—bukanlah praktik lazim dalam perdagangan minyak global.

Mayoritas transaksi energi dunia tetap bertumpu pada mekanisme komersial kontrak jangka panjang (term contract) dan pasar spot.

Menurut Ishak, penyisipan BLU Lemigas justru memperpanjang mata rantai pasok karena menambah tahapan negosiasi antarnegara, proses pengadaan oleh BLU, hingga transaksi penjualan kembali kepada Pertamina.

Penambahan simpul birokrasi ini berpotensi memicu inefisiensi, membengkakkan biaya transaksi, serta membuka celah baru praktik rente apabila pengawasannya lemah.

“Tidak ada jaminan mutlak mengenai kepastian pasokan dalam skema apa pun, baik melalui pemerintah maupun mekanisme bisnis biasa. Ketersediaan pasokan tetap dipengaruhi faktor pasar, kondisi geopolitik, kemampuan produksi, serta kapasitas eksekusi pemasok,” tegas Ishak.

Ia berpandangan peran Lemigas idealnya dibatasi hanya untuk transaksi khusus dengan negara berisiko sanksi berat, seperti Rusia, agar Pertamina terhindar dari jerat sanksi sekunder global.

Dari aspek fiskal, Ishak meragukan klaim bahwa skema baru ini bebas dari risiko membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kapasitas dana internal BLU Lemigas dinilai belum tentu sanggup menalangi pembiayaan impor energi berskala masif.

Tanpa desain mitigasi matang, negara berpotensi menanggung kewajiban kontinjensi atau utang tersembunyi akibat fluktuasi nilai tukar serta klausul kewajiban pembelian (take-or-pay).

Sementara itu, Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menyoroti potensi tabrakan regulasi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Semangat utama reformasi migas pasca-2001 adalah memisahkan secara tegas fungsi regulator dan operator—mandat dasar pencabutan kewenangan regulasi Pertamina menjadi murni perseroan terbatas serta lahirnya SKK Migas dan BPH Migas.

Menjadikan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian ESDM sebagai pembeli langsung komoditas migas dikhawatirkan kembali mengaburkan batas antara pembuat kebijakan dan pelaku usaha.

“Pemisahan ini perlu dijaga, jangan sampai rancu,” tandas Herry.

Pada akhirnya, memindahkan kewenangan impor dari Pertamina ke Lemigas bukanlah obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit tata kelola migas nasional.

Tanpa jaminan transparansi penetapan harga, mekanisme lindung nilai (hedging) terukur, serta audit independen secara berkala, perombakan regulasi ini berisiko sekadar memindahkan titik rawan korupsi dan inefisiensi dari satu meja birokrasi ke meja lainnya. IND

Example 120x600
Example 728x250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *