Contoh mengambang
Contoh mengambang
Contoh 728x250
BERITAUMUM

Rp23 Triliun Disepakati, Juknis PPPK Belum Terbit

120
×

Rp23 Triliun Disepakati, Juknis PPPK Belum Terbit

Bagikan artikel ini
Contoh 728x250

JAKARTA | INDIGO – Fulus Rp23 triliun sudah disepakati. Namun, guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu masih harus menunggu kepastian. Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu ternyata belum juga diterima DPR.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan anggaran sebesar Rp23 triliun telah disepakati untuk mendukung peralihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Contoh 300x600

“Anggarannya sudah kami sepakati, 23 triliun untuk peralihan ini,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani.

 

Menurut Lalu, anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara optimal. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak membuat proses pengangkatan berbelit-belit akibat urusan administrasi dan birokrasi berkepanjangan.

“Karena guru-guru kita hari ini memang membutuhkan kepastian,” ujarnya.

Namun, ada pekerjaan rumah belum tuntas. Hingga Jumat, 13 November 2026, Lalu mengaku belum menerima juklak dan juknis sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Sampai dengan hari ini juklak juknisnya belum kami terima,” tegasnya.

Kondisi ini membuat persiapan para guru berpotensi tersendat. Sebab, tanpa pedoman teknis, para calon penerima kebijakan belum memiliki kejelasan mengenai persyaratan administrasi serta tahapan pengangkatan.

Lalu pun mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksanaan. Ia meminta para guru tidak dibiarkan menunggu tanpa kepastian.

“Ini juga harus segera dikeluarkan agar guru-guru kita menyiapkan segala persyaratan administrasi yang dibutuhkan,” katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar konsisten menjalankan kesepakatan perubahan status tersebut. Jangan sampai kebijakan sudah diumumkan, tetapi pelaksanaannya justru tersendat di meja birokrasi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pemerintah akan meningkatkan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar tenaga pendidik. Sejumlah profesi lain juga masuk dalam skema peningkatan status, antara lain personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta tenaga pelayanan dan pelaksana lainnya.

“Kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan ya, atau tenaga pelaksana lain. Nah itu secara apa namanya, status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Prasetyo, seperti dilansir cnnindonesia. IND

Contoh 120x600
Contoh 728x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang wajib diisi ditandai dengan *