JAKARTA | INDIGO — Kursi RI-1 tak cukup bermodal ijazah SMA? Pertanyaan itu kembali menggelinding ke Mahkamah Konstitusi (MK). Syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden digugat. Pemohon meminta aturan tersebut dihapus, sementara pakar hukum menilai ketentuan itu masih berada dalam koridor konstitusi.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kembali menjadi sasaran uji materi. Kali ini, Pasal 169 huruf r dipersoalkan karena mewajibkan setiap calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) memiliki pendidikan paling rendah setingkat SMA atau sederajat.
Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 423/PUU-XXIV/2026. Permohonan diajukan Jovi Andrea Bachtiar bersama dua kuasa hukumnya, Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.
Pemohon meminta ketentuan ijazah pendidikan formal dihapus. Alasannya, persyaratan tersebut dinilai membatasi hak politik warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan.
Pasal 169 huruf r UU Pemilu secara tegas mengatur syarat pendidikan minimal tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain sederajat.
Bagi pemohon, kemampuan memimpin negara tidak semestinya hanya diukur dari bangku sekolah. Mereka menilai kecakapan, kapasitas, dan rekam jejak kepemimpinan juga patut menjadi pertimbangan.
“Persamaan kesempatan dalam pemerintahan seharusnya tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki riwayat pendidikan formal tertentu, melainkan juga kepada warga negara yang mempunyai kecakapan dan kapasitas kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan,” demikian tertulis dalam permohonan, dikutip Minggu (15/11/2026).
Untuk memperkuat dalil, pemohon membandingkan aturan pencalonan presiden di Amerika Serikat, Prancis, dan India.
Menurut mereka, negara-negara tersebut tidak menjadikan ijazah pendidikan formal sebagai syarat pencalonan presiden.
Pemohon juga merujuk Pasal II Section 1 Clause 5 Konstitusi Amerika Serikat. Ketentuan itu mengatur persyaratan menjadi presiden, antara lain terkait kewarganegaraan dan usia, tanpa mencantumkan jenjang pendidikan formal.
Namun, gugatan tersebut berhadapan dengan pandangan berbeda dari pakar hukum tata negara dan kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini.
Pakar: Masih Konstitusional
Titi menilai penentuan batas pendidikan capres dan cawapres merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Ia merujuk Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, yang memberikan mandat kepada DPR bersama Presiden untuk mengatur lebih lanjut persyaratan pencalonan kepala negara dan wakilnya.
Menurut Titi, ketentuan pendidikan minimal masuk wilayah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.
Artinya, konstitusi tidak secara langsung menetapkan jenjang pendidikan tertentu bagi seseorang untuk maju sebagai capres maupun cawapres.
“Delegasi inilah yang menempatkan penentuan batas pendidikan minimum sebagai wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang, bukan sebagai norma yang sudah dikunci secara kaku oleh konstitusi,” kata Titi.
Titi juga mengingatkan bahwa MK sebelumnya telah memutus perkara terkait persyaratan pendidikan capres dan cawapres.
Di antaranya Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 154/PUU-XXIII/2025. Kedua permohonan tersebut meminta peningkatan batas pendidikan minimal menjadi sarjana, tetapi ditolak MK.
Ia menegaskan, ijazah SMA bukan ukuran mutlak kompetensi, integritas, maupun kemampuan kepemimpinan. Meski demikian, persyaratan tersebut masih dapat berfungsi sebagai ambang batas minimum.
“Dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini, syarat itu berfungsi sebagai ambang batas minimum yang bersifat inklusif,” ujarnya.
DPR Malah Usul Naik Kelas
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, melihat persoalan tersebut dari dua sisi: prosedur perubahan undang-undang dan substansi persyaratan pencalonan.
Dari aspek prosedur, Doli menyatakan perubahan aturan harus ditempuh melalui mekanisme legislasi bersama pemerintah dan DPR.
Ia mengungkapkan, Komisi II DPR telah membentuk panitia kerja (panja) untuk menyusun naskah akademik serta rancangan perubahan atau penyempurnaan UU Pemilu.
Pembahasan itu, menurutnya, dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan perbaikan aturan.
Namun, dalam aspek substansi, Doli justru mengusulkan agar persyaratan pendidikan bagi calon pejabat publik tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan.
“Saya menilai syarat pendidikan itu sangat penting untuk tetap ada, bahkan saya mengusulkan dinaikkan levelnya,” kata Doli kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (15/11/2026).
Ia berpandangan, Indonesia membutuhkan pemimpin dengan kapasitas memadai untuk mengelola negara dengan wilayah luas, masyarakat majemuk, dan sumber daya alam besar.
“Untuk itu pemimpin kita harus memiliki kemampuan yang lengkap, presidentially! Manusia yang berintegritas, amanah, berkarakter, sehat, dan cerdas. Di sinilah perlunya ilmu,” ujarnya.
Kini, perdebatan soal ijazah capres kembali berada di meja MK. Satu pihak menganggap syarat pendidikan membatasi kesempatan warga negara. Pihak lain memandangnya sebagai standar minimum dalam proses pencalonan.
Putusan MK nantinya akan menentukan bagaimana norma persyaratan pendidikan bagi capres dan cawapres ditempatkan dalam sistem hukum pemilu Indonesia. IND*














