PARIGI MOUTONG | INDIGO – Program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada tahun anggaran 2026 mencatatkan peningkatan jumlah penerima bantuan secara signifikan. Namun, perluasan program tersebut menyisakan persoalan transparansi akibat ketidaksinkronan data.
Rekapitulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan jumlah sekolah penerima dan nilai anggaran yang berbeda dari keterangan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase.
Dalam acara pelantikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta pengukuhan Kepala Bapelitbangda di Kecamatan Mepanga pada Kamis (5/11/2026), Erwin menyebut sekitar 114 sekolah memperoleh alokasi revitalisasi dengan nilai hampir Rp40 miliar.
Menurutnya, lonjakan kuota dari tahun sebelumnya yang hanya menjangkau lima sekolah itu merupakan hasil komunikasi dan lobi intensif pemerintah daerah kepada kementerian dan direktorat terkait.
“Setelah melakukan lobi dan bertemu Menteri serta Dirjen beberapa kali, alhamdulillah yang masuk menjadi kurang lebih 114 sekolah,” ujar Erwin dalam kesempatan tersebut.
Pernyataan bupati tersebut bertolak belakang dengan data resmi Kemendikdasmen hanya mencatat 86 satuan pendidikan sebagai penerima program revitalisasi di Parigi Moutong, sehingga memunculkan selisih 28 sekolah.
Perbedaan jauh lebih mencolok terlihat pada sisi nilai anggaran. Rekapitulasi kementerian mencatat alokasi dana sebesar Rp62,25 miliar, atau lebih tinggi Rp22,25 miliar dibandingkan perkiraan yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
Enam Jenjang, Rp62,25 Miliar
Berdasarkan data Kemendikdasmen, total alokasi anggaran Rp62,25 miliar untuk 86 satuan pendidikan tersebut terdistribusi ke dalam enam jenjang pendidikan.
Porsi terbesar diserap oleh jenjang Sekolah Dasar (SD) dengan nilai Rp26,14 miliar untuk 25 sekolah, disusul jenjang PAUD sebesar Rp13,01 miliar untuk 35 lembaga, Sekolah Menengah Pertama (SMP) senilai Rp9,55 miliar untuk 14 sekolah, serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp9,33 miliar untuk delapan sekolah.
Sementara itu, jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) memperoleh alokasi Rp2,63 miliar untuk dua sekolah, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) mendapatkan Rp1,58 miliar untuk dua satuan pendidikan.
Selain perbedaan total keseluruhan, ketidaksinkronan data juga ditemukan secara spesifik pada jenjang PAUD. Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Sunarti, sebelumnya mengklaim bahwa jumlah penerima revitalisasi PAUD melonjak dari tiga menjadi 45 lembaga pada tahun 2026.
Angka tersebut terpaut 10 lembaga dari rekapitulasi kementerian hanya mencatat 35 lembaga penerima.
Menanggapi silang sengkarut data ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim, menjelaskan bahwa angka 114 sekolah disampaikan bupati merupakan akumulasi program dari jenjang PAUD, SD, dan SMP.
Ia juga menyatakan bahwa nominal Rp40 miliar bukanlah angka final anggaran, melainkan sebatas perkiraan pencapaian daerah.
“Akumulasi mulai dari PAUD, SD, dan SMP. Nilai Rp40 miliar itu, mungkin hanya perkiraan pencapaian,” kata Ibrahim.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum mampu menjawab pangkal perbedaan jumlah penerima program secara keseluruhan.
Saat dihubungi kembali untuk dimintai konfirmasi pada Kamis (12/11/2026), Kepala Disdikbud Sunarti belum dapat memberikan keterangan substantif dengan alasan sedang berada di luar kota mendampingi rombongan bupati.
Swakelola dan Risiko Pengawasan
Program revitalisasi satuan pendidikan ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pelaksanaannya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyalurkan bantuan langsung kepada pihak sekolah melalui mekanisme swakelola dengan melibatkan panitia pembangunan serta partisipasi masyarakat.
Secara nasional, data Kemendikdasmen per 15 Oktober 2026 mencatat program ini menjangkau 35.769 satuan pendidikan dengan total anggaran sekitar Rp26 triliun, di mana 4.374 sekolah di antaranya telah merampungkan pembangunan.
Walaupun skema swakelola dirancang agar proses pembangunan selaras dengan kebutuhan riil sekolah sekaligus membuka ruang pengawasan publik, mekanisme ini tidak serta-merta kebal dari risiko penyimpangan.
Tahapan krusial seperti pengelolaan belanja material, pembayaran upah pekerja, pemilihan pemasok, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban tetap memerlukan pengawasan ketat.
Sejumlah pola kerawanan patut diantisipasi dalam skema ini meliputi pemotongan dana bantuan, permintaan imbalan atau fee, penggelembungan harga (mark-up) material, pengurangan spesifikasi teknis, pekerjaan tidak sesuai volume, hingga praktik pengambilalihan proyek oleh kontraktor secara tidak sah.
Di lapangan, progres pengerjaan proyek di Parigi Moutong juga memperlihatkan ketimpangan capaian cukup lebar.
Dari total 86 satuan pendidikan yang terdata di kementerian, baru enam sekolah tercatat menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen.
Sebanyak 71 sekolah lainnya masih berada dalam tahap pengerjaan, dua sekolah belum memulai pekerjaan sama sekali atau masih nol persen, sedangkan tujuh sekolah sisanya bahkan belum terinput datanya ke dalam sistem.
Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas proyek masih berlangsung dan menuntut verifikasi ketat.
Persentase penyelesaian pekerjaan tidak cukup diukur hanya dari laporan di atas kertas, melainkan harus diuji melalui pemeriksaan fisik di lapangan.
Pemanfaatan instrumen dokumentasi geotagging, laporan berkala, bukti pembelian material, dan kesesuaian volume bangunan menjadi sangat krusial untuk memastikan anggaran terserap sesuai peruntukannya, sejalan dengan langkah penguatan pengawasan kini digandeng Kemendikdasmen bersama Kejaksaan Agung.
Transparansi Menjadi Ujian Pemerintah Daerah
Persoalan beda data revitalisasi sekolah di Parigi Moutong menjadi cerminan betapa pentingnya transparansi sejak tahap pengusulan hingga penyelesaian akhir proyek.
Keberhasilan sebuah program bernilai puluhan miliar rupiah tidak layak diukur semata-mata dari banyaknya kuota bantuan berhasil diklaim, tetapi juga harus dinilai dari ketepatan sasaran, keterbukaan informasi anggaran, kualitas fisik bangunan, serta akuntabilitas penggunaan dana.
Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk segera membuka daftar penerima definitif, rincian nilai bantuan di setiap sekolah, dokumen perjanjian kerja sama, hingga laporan progres fisik masing-masing satuan pendidikan.
Peningkatan jumlah penerima revitalisasi memang berpeluang besar memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan layak, namun klaim keberhasilan tersebut harus dapat diuji secara objektif melalui data konsisten dan hasil kerja terukur.
Dalam konteks Parigi Moutong, pertanyaan paling mendasar bagi publik bukanlah sekadar mengapa jumlah sekolah penerima meningkat, melainkan berapa jumlah pasti satuan pendidikan ditetapkan, berapa total dana sesungguhnya dikelola, siapa pihak bertanggung jawab penuh atas pelaksanaannya, serta apakah seluruh pekerjaan menghasilkan bangunan sesuai spesifikasi.
Tanpa keterbukaan tersebut, lonjakan kuota revitalisasi berisiko berhenti sebagai angka keberhasilan administratif semata, sementara kualitas pembangunan dan akuntabilitas penggunaan uang negara tetap menyisakan tanda tanya besar. IND














