Dana pendidikan semestinya memperbaiki ruang belajar, meningkatkan kesejahteraan guru, dan memperluas akses siswa justru berulang kali terseret perkara korupsi. Dari pengadaan perangkat digital, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga program revitalisasi, pola penyimpangannya memperlihatkan satu persoalan mendasar: birokrasi pendidikan masih menyimpan banyak celah untuk memperdagangkan kewenangan.
Pendidikan kerap disebut sebagai investasi masa depan. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk memastikan anak-anak memperoleh fasilitas belajar layak dan guru mendapatkan haknya.
Namun, sepanjang 2026, sejumlah perkara ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan di berbagai daerah memperlihatkan wajah lain pengelolaan anggaran pendidikan.
Proyek pengadaan barang dan jasa diduga menjadi arena pengaturan.
Dana BOS tidak sepenuhnya terbebas dari praktik pemotongan dan laporan fiktif.
Penerimaan murid baru berulang kali menghadapi persoalan pungutan liar dan jalur titipan.
Belakangan, dugaan penyimpangan juga merambah program revitalisasi sekolah serta tunjangan tenaga pendidik.
Rangkaian perkara tersebut menunjukkan bahwa korupsi pendidikan tidak selalu berlangsung melalui pencurian anggaran dalam jumlah besar.
Sebagiannya justru bekerja melalui mekanisme administratif tampak sah, yaitu kontrak pengadaan, laporan pertanggungjawaban, pencairan dana, hingga penetapan penerima bantuan.
Proyek Sudah Memiliki Pemilik
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu titik rawan korupsi di lingkungan dinas pendidikan.
Kebutuhan sekolah tersebar dalam jumlah besar menciptakan ruang transaksi antara pejabat pengadaan, kepala sekolah, pengawas, dan perusahaan penyedia.
Modusnya beragam. Mulai dari pengarahan pemasok, proyek titipan, penggelembungan harga, pengaturan pemenang lelang, hingga pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari persaingan terbuka.
Barang dibeli pun tidak selalu bernilai kecil. Pengadaan Chromebook, smartboard, perpustakaan digital, mebel sekolah, dan perangkat teknologi pendidikan menyedot anggaran dalam jumlah besar.
Persoalannya bukan semata-mata harga barang, melainkan bagaimana kebutuhan ditentukan, spesifikasi disusun, dan penyedia dipilih.
Kasus pengadaan perpustakaan digital di Sulawesi Selatan menjadi salah satu contoh patut dicermati.
Pada Juni 2026, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggeledah kantor dinas pendidikan setempat untuk menyidik dugaan penyimpangan proyek senilai Rp13 miliar.
Temuan pemeriksaan BPK disebut menyoroti penganggaran yang dilakukan tanpa dokumen perencanaan dan analisis kebutuhan memadai.
Di Kota Palu, Kejaksaan Negeri Palu memproses perkara dugaan korupsi pengadaan mebel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai anggaran sekitar Rp1,4 miliar.
Audit BPKP memperkirakan kerugian negara mencapai Rp589 juta.
Perkara tersebut menyeret pejabat pembuat komitmen dan pihak rekanan sebagai tersangka.
Sementara itu, perkara pengadaan smartboard dan Chromebook di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, memperlihatkan dugaan praktik yang lebih sistematis.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang pada Oktober–November 2026, jaksa KPK mengungkap dugaan aliran fee proyek lebih dari Rp13 miliar atau mencapai 20 persen dari nilai kontrak setelah pajak.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya potensi keuntungan dapat diperoleh apabila pengadaan tidak berjalan berdasarkan kebutuhan dan persaingan yang sehat.
Uang Sekolah, Kepentingan Birokrasi
Dana BOS dirancang untuk mendukung operasional satuan pendidikan.
Penyalurannya langsung ke rekening sekolah diharapkan mengurangi rantai birokrasi dan mempersempit peluang penyimpangan.
Namun, mekanisme transfer langsung tidak otomatis menjamin dana digunakan sebagaimana mestinya.
Penyimpangan dapat terjadi setelah dana masuk rekening sekolah.
Pengelola bisa membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, mencatat pembelian barang tidak pernah diterima, atau melaporkan kegiatan sebenarnya tidak dilaksanakan.
Ada pula dugaan pemotongan dana setelah pencairan.
Kepala sekolah dikondisikan untuk menyetorkan sebagian anggaran kepada oknum tertentu dengan dalih koordinasi, administrasi, atau kewajiban kepada pihak dinas.
Perkara di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menjadi gambaran persoalan tersebut. Pada November 2026, Kejaksaan Negeri Wakatobi menetapkan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wakatobi serta Kepala SMAN 2 Wangiwangi sebagai tersangka.
Penyidikan berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana BOS periode 2021–2025 dan pembangunan ruang UKS dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2022.
Kerugian negara diperkirakan sekitar Rp2,55 miliar.
Pola ini memperlihatkan bahwa pengawasan dana pendidikan tidak cukup hanya memeriksa kesesuaian dokumen administratif.
Pemeriksaan perlu memastikan apakah barang benar-benar dibeli, pekerjaan benar-benar selesai, dan manfaat anggaran benar-benar diterima siswa.
Ketika Kesempatan Belajar Diperjualbelikan
Persoalan lain muncul dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Setiap tahun, proses penerimaan siswa menghadirkan persaingan untuk memperoleh kursi di sekolah tertentu.
Situasi ini membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.
Pungutan berkedok kebutuhan sekolah, uang bangku, biaya daftar ulang tanpa dasar hukum, serta kewajiban membeli seragam dari pemasok tertentu menjadi sejumlah modus yang perlu diawasi.
Praktik jalur titipan juga menjadi persoalan serius. Calon murid diduga diloloskan melalui intervensi pejabat atau pihak memiliki pengaruh, sementara calon lain harus mengikuti persyaratan dan kuota resmi.
Manipulasi dokumen kependudukan, penyalahgunaan jalur afirmasi, dan perubahan daftar kelulusan secara tidak transparan semakin memperburuk persoalan.
KPK melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 disebut memetakan kerawanan dalam penerimaan murid baru.
Jika praktik tersebut terus berlangsung, penerimaan murid bukan lagi proses seleksi berdasarkan ketentuan, melainkan ruang transaksi yang menguntungkan mereka yang memiliki uang dan akses kekuasaan.
Dampaknya tidak berhenti pada kerugian keuangan negara.
Kesempatan memperoleh pendidikan yang adil ikut tergerus.
Anak-anak dari keluarga kurang mampu berpotensi tersisih oleh praktik menjadikan akses sekolah sebagai komoditas.
Revitalisasi, Hak Guru Terseret
Pada penghujung 2026, dugaan penyimpangan juga mencuat dalam program revitalisasi satuan pendidikan.
Program semestinya memperbaiki bangunan dan fasilitas sekolah justru menjadi sasaran penyidikan di sejumlah daerah.
Di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, kejaksaan menggeledah kantor dinas pendidikan dan menetapkan dua pejabat berinisial YB dan RS sebagai tersangka pada Oktober–November 2026.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemotongan, pemerasan, dan gratifikasi dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026.
Kerugian sementara diperkirakan lebih dari Rp1 miliar.
Di Kota Langsa, Aceh, penyidik kejaksaan mengusut dugaan pemerasan terhadap kepala sekolah PAUD, TK, SD, dan SMP yang berkaitan dengan pencairan serta penggunaan dana revitalisasi.
Program tersebut memiliki total anggaran sekitar Rp60 miliar.
Penyidikan serupa juga berlangsung di Lampung Tengah. Pada 10 November 2026, penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung menggeledah kantor dinas pendidikan dan menyita sejumlah dokumen serta perangkat elektronik.
Penyidikan berfokus pada dugaan permintaan setoran kepada sekolah penerima program revitalisasi.
Sementara itu, di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, perkara penyelewengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru PPPK memasuki tahap penuntutan.
Dalam persidangan pada 11 November 2026, dua pejabat Disdikbud dituntut karena diduga menyelewengkan lebih dari Rp1,5 miliar hak 2.138 guru untuk kepentingan pribadi.
Rangkaian kasus tersebut memperlihatkan bahwa persoalan korupsi pendidikan tidak hanya menyangkut pengadaan dan pembangunan fisik.
Hak tenaga pendidik pun berpotensi menjadi sasaran penyalahgunaan anggaran.
Berhenti pada Penindakan
Peta perkara sepanjang 2026 memperlihatkan sejumlah pola berulang. Pertama, intervensi pejabat dalam pengadaan.
Kedua, lemahnya pengawasan penggunaan dana operasional sekolah.
Ketiga, penyalahgunaan kewenangan dalam penerimaan murid.
Keempat, pemotongan anggaran yang seharusnya diterima sekolah dan guru.
Penanganan perkara di berbagai daerah memang penting.
Namun, penindakan setelah kerugian terjadi tidak cukup untuk memperbaiki tata kelola pendidikan.
Pemerintah daerah perlu memperkuat transparansi pengadaan, membuka informasi harga dan penyedia barang, serta memastikan sekolah memiliki ruang untuk menentukan kebutuhan berdasarkan kondisi riil.
Pengawasan dana BOS juga harus melibatkan pemeriksaan fisik dan partisipasi masyarakat, bukan sekadar mencocokkan dokumen.
Pada saat sama, mekanisme pengaduan bagi kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat harus menjamin keamanan pelapor dari tekanan birokrasi.
Persoalan korupsi pendidikan pada akhirnya bukan sekadar perkara berapa miliar rupiah uang negara hilang.
Ada ruang kelas tidak kunjung diperbaiki, fasilitas belajar tidak sesuai kebutuhan, guru kehilangan hak, dan anak-anak kesempatan belajarnya dipertaruhkanAnggaran pendidikan semestinya menjadi instrumen untuk memperkecil ketimpangan sosial.
Namun, ketika kewenangan di dalamnya diperdagangkan, sekolah justru berubah menjadi ladang rente.
Di tengah tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia, seberapa banyak anggaran benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya. IND














