Contoh mengambang
Contoh mengambang
Contoh 728x250
HUKUMBERITA

PN Parigi Putuskan Perkara Sengketa Pagar Perpustakaan

190
×

PN Parigi Putuskan Perkara Sengketa Pagar Perpustakaan

Bagikan artikel ini
Contoh 728x250

PARIGI MOUTONG | INDIGO — Pengadilan Negeri (PN) Parigi menggelar sidang pembacaan putusan perkara perdata nomor 60/Pdt.G/2026/PN Prg pada Rabu, 11 November 2026. Persidangan berlangsung di Ruang Sidang II mulai pukul 13.00 hingga 14.20 WITA, melibatkan kontraktor Moh Agung Surya sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Parigi Moutong selaku tergugat.

Perkara tersebut berpusat pada sengketa wanprestasi terkait sisa pembayaran pekerjaan pembangunan pagar Gedung Layanan Perpustakaan Daerah.

Contoh 300x600

Melalui kuasa hukumnya, Lm. Arif, penggugat menuntut pelunasan pembayaran senilai Rp319 juta ditambah tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp50 juta. Total nilai tuntutan pokok mencapai Rp369 juta, di luar beban biaya perkara.

Pembacaan putusan tanggal 11 November menandai rampungnya pemeriksaan tingkat pertama.

Kendati demikian, kepastian pencairan dana dan penyelesaian sengketa substantif tetap bergantung pada amar putusan majelis hakim serta respons lanjutan dari para pihak berperkara.

Gugatan wanprestasi ini bermula dari kewajiban pembayaran proyek pembangunan pagar fasilitas perpustakaan.

Dalam dokumen petitum, penggugat meminta majelis hakim menyatakan pihak tergugat terbukti melakukan ingkar janji karena belum melunasi sisa termin pekerjaan.

Secara faktual, perdebatan hukum tidak lagi menyangkut aspek teknis pengerjaan fisik.

Dalam agenda pembuktian Oktober 2026, saksi dari unsur pemerintah daerah mengakui realisasi fisik bangunan pagar telah mencapai 100 persen.

Pekerjaan tersebut bahkan telah melalui prosedur serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO).

Gugatan didaftarkan resmi pada 25 Juni 2026 menyusul surat tuntutan bertanggal 22 Juni 2026. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Parigi mencatat klasifikasi perkara sebagai sengketa wanprestasi kontrak konstruksi.

Selain menuntut pelunasan sisa termin, penggugat menyertakan permohonan uitvoerbaar bij voorraad agar putusan dapat dieksekusi terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

Pengabulan permohonan tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan diskresi majelis hakim.

Sikap Pemerintah Daerah

Menanggapi sengketa hukum tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Parigi Moutong, Syamsu Nadjamuddin, sebelumnya menyatakan kesiapan instansinya melunasi kewajiban finansial kepada kontraktor apabila amar putusan pengadilan memerintahkannya melalui pos belanja daerah.

Pernyataan itu mengindikasikan keterbukaan eksekutif terhadap mekanisme hukum. Walau demikian, eksekusi anggaran tetap wajib mematuhi regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hukum acara perdata, pembacaan putusan belum otomatis menutup ruang sengketa.

Para pihak memiliki hak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggat waktu 14 hari terhitung sejak putusan dibacakan bagi pihak hadir, atau sejak pemberitahuan resmi bagi pihak tidak hadir.

Status hukum tetap (inkracht van gewijsde) baru akan tercapai apabila tidak ada pihak mengajukan keberatan lanjutan.

Akumulasi Perselisihan dalam Satu Proyek

Sengketa pembayaran pagar bukan satu-satunya permasalahan hukum membayangi proyek pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Parigi Moutong.

Di pengadilan serupa, sengketa konstruksi bernomor 55/Pdt.G/2026/PN Prg diajukan kontraktor utama CV Arawan masih bergulir pada tahap pembuktian.

Gugatan kedua tersebut mencakup tuntutan ganti rugi mencapai Rp10 miliar. Nilai fantastis itu berpangkal pada sisa pembayaran proyek senilai Rp2,19 miliar serta sengketa kalkulasi denda keterlambatan pengerjaan sebesar Rp423,2 juta.

Kanalisasi dua perkara perdata berbeda dalam satu proyek pengadaan memperlihatkan kompleksitas tata kelola infrastruktur publik.

Sisi pembangunan pagar menyisakan persoalan tunggakan termin, sementara proyek gedung utama diwarnai perselisihan kewajiban kontraktual serta denda keterlambatan.

Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Parigi Moutong telah dibuka untuk umum sejak akhir Oktober 2026.

Fasilitas megah tersebut kini beroperasi normal menjalankan fungsi edukasi dan layanan literasi masyarakat setempat.

Kendati gedung fisik telah dimancarakan untuk publik, sanksi administratif dan pertanggungjawaban hukum belum sepenuhnya tuntas.

Putusan PN Parigi tanggal 11 November menjadi babak penentu jalannya penyelesaian sengketa perdata tingkat pertama.

Apa pun amar putusan majelis hakim, kepatuhan terhadap koridor hukum formil dan materiil menjadi kunci akhir penyelesaian karut-marut proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. IND

Contoh 120x600
Contoh 728x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang wajib diisi ditandai dengan *